DPRD Kutim Tekankan Perubahan APBD 2026 Fokus Pada Kebutuhan Masyarakat, SDM, dan Infrastruktur
SANGATTA. DPRD Kutim Tekankan Perubahan APBD 2026 Fokus Pada Kebutuhan Masyarakat, SDM, dan Infrastruktur — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar Rapat Paripurna III dengan agenda penyampaian Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Rabu (30/9/2026).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kutim, Jimmi, dan dihadiri 29 anggota dewan tersebut menegaskan pentingnya penyesuaian anggaran untuk menjaga pengelolaan keuangan daerah tetap realistis, efektif, serta relevan dengan dinamika kebutuhan pembangunan masyarakat hingga akhir tahun.
Jimmi menjelaskan bahwa APBD murni yang ditetapkan pada awal tahun didasarkan pada asumsi dan proyeksi kerja. Namun, dalam realisasinya selama semester pertama, berbagai perkembangan internal maupun eksternal menuntut adanya penyesuaian strategis.
“Selama satu semester ini tentu ada perkembangan dan perubahan, baik dari dalam maupun luar daerah. Karena itu, anggaran perlu disesuaikan agar tetap sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat,” ujar Jimmi.
Ia meyakinkan bahwa Perubahan APBD bukan sekadar pergeseran nominal angka, melainkan langkah penataan keuangan yang memiliki payung hukum kuat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Mekanisme ini memungkinkan pemerintah daerah mengakomodasi program krusial yang belum terdanai pada APBD murni.
Lebih lanjut, Jimmi menginstruksikan agar seluruh alokasi anggaran perubahan difokuskan pada program-program prioritas yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya pada sektor pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
“Yang kita harapkan, anggaran perubahan ini lebih banyak menyentuh kepentingan masyarakat. Pembangunan SDM dan infrastruktur harus tetap menjadi perhatian agar anggaran yang disepakati benar-benar mendukung pembangunan Kutai Timur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(adv)
