Percepatan Pelabuhan Kenyamukan dan Konektivitas Wilayah Jadi Fokus Pembangunan Kutim di Usia 27 Tahun
SANGATTA. Percepatan Pelabuhan Kenyamukan dan Konektivitas Wilayah Jadi Fokus Pembangunan Kutim di Usia 27 Tahun — Pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah menjadi fokus utama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) dalam memperingati usia daerah yang ke-27 tahun. Salah satu prioritas strategis yang didorong adalah percepatan penyelesaian Pelabuhan Kenyamukan untuk membuka akses ekonomi daerah secara lebih luas.
Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan komitmen tersebut saat menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan I DPRD Kutim Tahun Sidang 2026/2027 di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Kamis (8/10/2026). Rapat paripurna ini dihadiri oleh Wakil Bupati Kutim Mahyunadi, Ketua DPRD Kutim Jimmi beserta unsur pimpinan dan anggota dewan, Forkopimda, serta para kepala perangkat daerah.
Dalam arahannya, Ardiansyah membeberkan sejumlah isu pembangunan fisik dan infrastruktur dasar yang masih dihadapi Kutim, mulai dari jalan dan jembatan rusak, penataan permukiman, akses pendidikan dan kesehatan rujukan, telekomunikasi di area terpencil, penyediaan air bersih, elektrifikasi, hingga program hilirisasi produk unggulan.
Mengenai jaringan jalan, data pemkab mencatat peningkatan persentase jalan kabupaten berstatus mantap dari 33,27 persen pada 2024 menjadi 34,78 persen pada 2025.
“Kenaikan ini mengindikasikan bahwa intervensi pembangunan dan pemeliharaan jalan mulai memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas infrastruktur, meskipun belum signifikan,” ujar Ardiansyah.
Peningkatan konektivitas jalan tersebut diprioritaskan untuk memperlancar rantai pasok dan distribusi hasil pertanian, perkebunan, serta akses menuju destinasi wisata guna menggerakkan perekonomian lokal.
*Akselerasi Pelabuhan Kenyamukan di Jalur ALKI II*
Di sektor perhubungan maritim, Pelabuhan Kenyamukan dinilai sebagai proyek paling strategis mengingat posisinya yang berada di jalur perairan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Keberadaan pelabuhan ini diproyeksikan memperkuat konektivitas, mempermudah arus barang dan penumpang, serta memicu munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kutim.
Ardiansyah menambahkan, penyelesaian fisik pelabuhan harus berjalan beriringan dengan kesiapan operasional teknis.
“Pemerintah menilai percepatan penyelesaian harus diikuti penyiapan aspek pendukung operasional, seperti aksesibilitas, sarana dan prasarana penunjang, kelembagaan pengelolaan, serta pemenuhan persyaratan operasional agar pelabuhan berfungsi optimal,” jelasnya.
*Penyediaan Rumah Layak Huni dan Pemenuhan Air Bersih*
Selain proyek berskala besar, Pemkab Kutim menaruh perhatian besar pada infrastruktur dasar dan kebutuhan primer warga. Pemerintah menargetkan penyediaan 1.000 unit Rumah Layak Huni (RLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Peningkatan kualitas lingkungan permukiman juga dilakukan lewat program semenisasi, perbaikan, dan pengaspalan jalan lingkungan. Sementara untuk layanan air bersih, pemkab fokus mengamankan sumber air baku, mengoptimalkan pemanfaatan embung, serta melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sarana air bersih secara bertahap, terutama di kawasan yang paling minim akses.
Bagi Pemkab Kutim, infrastruktur bukan sekadar proyek fisik semata, melainkan urat nadi yang menghubungkan warga dengan fasilitas umum seperti sekolah, pusat kesehatan, pasar, dan pelayanan publik. Pemerintah berkomitmen memastikan pembangunan konektivitas ini berjalan merata sehingga jarak geografis tidak lagi menjadi kendala kesejahteraan masyarakat.(adv)
