SANGATTA. Anggota Komisi D DPRD Kutim Ramadhani Dorong Perusahaan Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal – DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendorong perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Langkah ini dinilai penting agar investasi yang masuk ke Kutim tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Anggota DPRD Kutim, Ramadhani, mengatakan keterlibatan tenaga kerja lokal telah diatur melalui regulasi daerah. Karena itu, perusahaan diharapkan menjalankan ketentuan tersebut, termasuk perusahaan yang baru memulai operasional maupun yang tengah mengembangkan usahanya di Kutim.
Hal itu disampaikannya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin (17/11/2026).
Menurut Ramadhani, salah satu perusahaan yang telah menerapkan mekanisme perekrutan dengan melibatkan masyarakat lokal adalah BCIP. Perusahaan tersebut menggunakan pemerintah desa sebagai jalur penyampaian informasi dan pemasukan calon tenaga kerja dari masyarakat setempat.
“Setahu saya, perusahaan yang sudah menjalankan terkait perda tersebut adalah BCIP. Untuk pemasukan tenaga kerja yang bekerja di perusahaan itu melalui desa, dan itu sudah berlaku,” ujarnya.
Ia menilai pelibatan pemerintah desa dalam proses perekrutan dapat membuka akses informasi pekerjaan secara lebih merata. Dengan demikian, masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan memiliki peluang untuk mengetahui dan mengikuti proses penerimaan tenaga kerja.
Selain BCIP, Ramadhani juga menyoroti sejumlah perusahaan yang baru masuk ke Kutim, di antaranya Itaka. Ia berharap perusahaan-perusahaan tersebut turut menerapkan ketentuan mengenai penyerapan tenaga kerja lokal.
Terkait proporsi tenaga kerja lokal dan luar daerah, Ramadhani menyebut komposisinya perlu disesuaikan dengan kebutuhan serta kualifikasi pekerjaan. Ia memberikan gambaran perbandingan 70:30 atau 60:40, meskipun angka tersebut bukan merupakan ketentuan maupun data realisasi resmi.
Menurutnya, pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian khusus semestinya dapat lebih banyak diisi masyarakat setempat. Sementara untuk posisi tertentu yang membutuhkan kompetensi teknis khusus, perusahaan masih dimungkinkan mendatangkan tenaga ahli dari luar daerah.
“Kalau pembagiannya mungkin 70:30 atau 60:40. Karena untuk pekerjaan non-skill, tenaga lokal bisa. Bahkan untuk pekerjaan yang membutuhkan keahlian juga bisa, tetapi biasanya perusahaan memiliki tenaga ahli khusus yang didatangkan dari luar. Kita juga tidak bisa memaksakan,” jelasnya.
Ramadhani berharap perusahaan tetap mengedepankan tenaga kerja lokal sepanjang memenuhi persyaratan dan kompetensi yang dibutuhkan. Pemerintah desa juga diharapkan berperan aktif dalam mendata masyarakat yang membutuhkan pekerjaan agar proses perekrutan dapat berlangsung lebih terarah.
Ia menegaskan, keberadaan investasi di Kutim idealnya berjalan seiring dengan peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat setempat. (adv/dprd)













