SANGATTA. Anggaran Pendidikan Kutim Tetap 20 Persen, DPRD Ingatkan Efisiensi Jangan Ganggu Layanan Sekolah – DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengingatkan pemerintah daerah agar kebijakan efisiensi anggaran tidak berdampak pada kualitas pelayanan pendidikan. Meski kemampuan keuangan daerah mengalami penyesuaian, alokasi anggaran pendidikan ditegaskan tetap dipertahankan sebesar 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Anggota DPRD Kutim, Ramadhani, mengatakan penyesuaian anggaran pendidikan tidak terlepas dari perubahan kemampuan fiskal daerah. Anggaran yang sebelumnya disebut mencapai Rp3,2 triliun kini menjadi sekitar Rp1,1 triliun sehingga berdampak pada besaran alokasi di masing-masing sektor.
Namun, menurutnya, perubahan nominal tersebut tidak berarti sektor pendidikan kehilangan prioritas. Pemerintah daerah tetap harus memenuhi ketentuan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD.
“Bukan turun, tetapi menyesuaikan dengan APBD kita. Pendidikan tetap 20 persen dari anggaran. Itu tetap diberlakukan, hanya karena anggarannya turun, maka anggaran pendidikan juga ikut menyesuaikan,” ujar Ramadhani. Keterangan itu ia sampaikan ketika dihubungi awak media ini lewat telepon, Senin (17/11/2026).
Ia menjelaskan, keterbatasan kemampuan keuangan daerah mengharuskan pemerintah lebih cermat dalam menentukan program yang akan dibiayai. Setiap alokasi belanja perlu diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Khusus sektor pendidikan, kebutuhan dasar seperti fasilitas sekolah, peningkatan kualitas pembelajaran, dan pemerataan akses pendidikan harus tetap menjadi perhatian. Menurutnya, efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan peserta didik maupun satuan pendidikan.
Ramadhani menambahkan, besaran anggaran pendidikan harus dipahami berdasarkan persentasenya terhadap total APBD. Dengan demikian, perubahan nominal anggaran perlu dilihat dalam konteks keseluruhan kemampuan keuangan daerah.
Ia berharap pemerintah dapat mengelola anggaran pendidikan secara efektif dan tepat sasaran, sehingga keterbatasan fiskal tidak menghambat pelaksanaan program pendidikan.
DPRD, lanjutnya, akan tetap memberikan perhatian terhadap kebijakan penganggaran tersebut. Hal ini penting untuk memastikan komitmen alokasi 20 persen benar-benar sejalan dengan upaya menjaga kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan di seluruh wilayah Kutim. (adv/dprd)













