Whats-App-Image-2026-10-13-at-08-59-01 Banner DPRD.jpg

APBD Kutim Menyusut, Anggaran Pendidikan Ikut Disesuaikan, DPRD Tegaskan Tetap 20 Persen

DPRD Tegaskan Tetap 20 Persen

Anggota DPRD
Anggota DPRD

SANGATTA. APBD Kutim Menyusut, Anggaran Pendidikan Ikut Disesuaikan, DPRD Tegaskan Tetap 20 Persen – Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) berdampak pada besaran alokasi anggaran sektor pendidikan. Anggaran yang sebelumnya disebut mencapai Rp3,2 triliun kini disesuaikan menjadi sekitar Rp1,1 triliun seiring perubahan kemampuan keuangan daerah.

Anggota DPRD Kutim, Ramadhani, menegaskan bahwa penyesuaian tersebut tidak berarti pemerintah daerah mengurangi komitmen terhadap sektor pendidikan. Menurutnya, alokasi anggaran pendidikan tetap mengacu pada ketentuan sebesar 20 persen dari total APBD.

Ia menjelaskan, perubahan nominal anggaran pendidikan merupakan konsekuensi dari penyesuaian postur APBD. Ketika kapasitas fiskal daerah mengalami perubahan, alokasi belanja di seluruh sektor, termasuk pendidikan, harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang tersedia.

“Bukan turun, tetapi menyesuaikan dengan APBD kita. Pendidikan tetap 20 persen dari anggaran. Itu tetap diberlakukan, hanya karena anggarannya turun, maka anggaran pendidikan juga ikut menyesuaikan,” kata Ramadhani.

Menurutnya, kondisi keuangan daerah saat ini menuntut pemerintah untuk lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja. Efisiensi anggaran diperlukan agar program pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat.

Meski demikian, ia mengingatkan agar penyesuaian anggaran tidak berdampak pada penurunan kualitas pelayanan pendidikan. Kebutuhan fasilitas sekolah, peningkatan kualitas pembelajaran, serta pemerataan akses pendidikan tetap harus menjadi perhatian pemerintah daerah.

Ramadhani juga menilai besaran anggaran pendidikan perlu dilihat berdasarkan proporsinya terhadap total APBD, bukan semata-mata dari nominal yang dialokasikan.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon. Senin, (17/11/2026).

Dengan tetap mempertahankan alokasi pendidikan sebesar 20 persen, pemerintah daerah diharapkan mampu menjaga keberlanjutan program pendidikan di tengah keterbatasan fiskal. DPRD pun akan memberikan perhatian terhadap pelaksanaan efisiensi agar tidak mengurangi pemenuhan kebutuhan pendidikan masyarakat di berbagai kecamatan di Kutim. (adv/dprd)

https://imagetourls.com/id/v?u=https%3A%2F%2Fcdn.imagetourls.com%2Fuploads%2FtyImg%2F11oiawDW2.png

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *