SANGATTA. Pemkab Kutim Sempurnakan Standar Pelayanan Publik, Empat Aspek Jadi Perhatian – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyempurnaan standar pelayanan di lingkungan Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutim. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan pemerintah semakin transparan, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Upaya itu dibahas dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan yang dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim Rizali Hadi, mewakili Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Selasa (17/11/2026).
Dalam arahannya, Rizali menegaskan bahwa penyempurnaan standar pelayanan harus diikuti kesiapan seluruh aspek pendukung agar dapat diterapkan secara optimal. Setidaknya terdapat empat aspek utama yang perlu menjadi perhatian, yakni kejelasan regulasi, kesiapan sarana dan prasarana serta teknologi, kualitas sumber daya manusia (SDM), dan dukungan anggaran operasional.
Menurutnya, kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah terus berkembang seiring pertumbuhan daerah. Karena itu, capaian pelayanan publik yang telah diraih Kutim harus menjadi motivasi untuk terus melakukan pembenahan.
“Semakin membaiknya pelayanan dan semakin meningkatnya layanan, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat kita, kebutuhan akan layanan juga akan semakin meningkat,” kata Rizali.
Ia mengapresiasi capaian Kutim yang berhasil meraih predikat terbaik dalam pelayanan publik pada 2024. Namun, prestasi tersebut dinilai tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri, melainkan harus menjadi dorongan untuk meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Bagian Umum Setkab Kutim Uud Sudiharjo menjelaskan, penyusunan standar pelayanan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014.
Proses penyusunan telah dimulai sejak 22 Oktober 2026 melalui pembahasan rancangan awal bersama tim penyusun dan seluruh bagian di lingkungan Setkab Kutim. Tahapan berikutnya dilaksanakan melalui forum konsultasi publik dengan melibatkan enam unsur pemangku kepentingan.
Uud menyampaikan, hasil konsultasi akan dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya disempurnakan sebelum ditetapkan melalui Keputusan Sekda Kutim. Dokumen standar pelayanan tersebut juga akan dipublikasikan secara terbuka agar dapat diakses masyarakat.
Forum ini turut dihadiri Sekretaris DPRD Kutim Zainuddin, kepala perangkat daerah, para kepala bagian Setkab Kutim, perwakilan camat, akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, insan pers, serta purnabakti PNS Pemkab Kutim, Sudirman Latif.
Melalui forum tersebut, Pemkab Kutim berharap standar pelayanan yang disusun tidak sekadar memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga menjadi pedoman kerja yang aplikatif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah yang berkualitas. (adv)















