kaltimcyber.com. Agusriansyah Ingin RTRW Jadi Acuan Dalam Pembangunan Yang Tertata dan Berkualitas – Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan wilayahnya. RTRW juga menjadi dasar perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang baik di wilayah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Adapun tujuan dari perencanaan tata ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisiensi dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam program pembangunan.
Berkaitan dengan itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Agusriansyah Ridwan berharap kepada siapapun pemimpin di Kabupaten Kutim (Bupati), memiliki kebijakan pembangunan yang berkelanjutan terutama yang berkaitan dengan infrastruktur dasar masyarakat.
“Nah untuk di Kutim sendiri, kalau dari awal pembangunannya di lakukan secara sustainable dan sesuai dengan RTRW secara benar, sebenarnya sudah bisa terlihat secara sistematis,”ujar Anggota DPRD Kutim Agusriansyah Ridwan.
Meskipun demikian, dirinya berharap kedepan siapapun yang akan menjadi pemimpin di Kabupaten yang memiliki luas wilayah 35.747,50 km² atau 17% dari luas Provinsi Kalimantan Timur ini, hendaknya memiliki kebijakan pembangunan yang berkelanjutan terutama yang berkaitan dengan infrastruktur dasar, yang tidak perlu dirubah atau tidak dilanjutkan pembangunannya oleh pemimpin selanjutnya.
“Jadi tidak ada lagi kebijakan baru yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, karena sudah ada road maps yang menjadi acuan untuk pembangunan selanjutnya, kecuali, ada kebijakan yang memang belum ada atau belum dilakukan sebelumnya,” pinta Agusriansyah.
Agusriansyah Ingin RTRW Jadi Acuan Dalam Pembangunan Yang Tertata dan Berkualitas
Faktor keuangan sebagai daya dukung utama dalam melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan, disebut anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat ini, juga sangat berpengaruh terhadap program maupun kegiatan yang di lakukan oleh pemerintah daerah, dan Kutim sendiri pernah mengalami hal tersebut, sehingga berdampak terhadap hasil pembangunan yang kurang optimal, terutama bidang infrastruktur.
“Alhamdulillah dalam dua tahun terkahir ini, kita (Kutim) tidak lagi bermasalah terhadap persoalan itu (keuangan), dan saya yakin, kalau kondisi keuangan kita seperti saat ini dan di dukung dengan SIPD yang di bangun oleh pemerintah pusat dan bisa diejawantahkan secara baik di pemerintah daerah, saya rasa bisa clear (infrastruktur),” pungkasnya.
