SANGATTA. Menambal Kesenjangan Layanan Medis Pesisir dan Pedalaman Kutim Lewat Perencanaan Anggaran 2027 – Akses terhadap layanan kesehatan yang setara masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi wilayah dengan bentang geografis luas seperti Kabupaten Kutai Timur. Bagi warga di kawasan pesisir Sangkulirang maupun pedalaman Muara Bengkal, keberadaan rumah sakit daerah yang lengkap bukan sekadar fasilitas publik, melainkan tumpuan keselamatan jiwa.
Realitas inilah yang mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi D DPRD Kutim, manajemen RSUD Pratama Sangkulirang, RSUD Muara Bengkal, Bappeda, dan Dinas Kesehatan di Ruang Rapat Ketua DPRD Kutim. Forum tersebut memotret secara utuh tantangan ganda yang dihadapi fasilitas kesehatan di luar pusat kota Sangatta.
Di pesisir Sangkulirang, Direktur RSUD dr. Azizah Bin Smith mengungkapkan bahwa keterbatasan ruang rawat inap dan minimnya dokter spesialis akibat ketimpangan tunjangan kesejahteraan masih menjadi penghalang warga mendapatkan layanan paripurna. Sementara di pedalaman Muara Bengkal, Kasubag TU dan Kepegawaian Muhammad Ali Husni menyoroti lonjakan kebutuhan obat-obatan serta perlunya rumah singgah bagi keluarga pasien dari desa terpencil yang kerap kesulitan mencari tempat bernaung.
Merespons kondisi lapangan tersebut, Sekretaris Komisi D DPRD Kutim Shabaruddin bersama anggota lintas fraksi—Yan, Akhmad Sulaiman, Syaiful Bakhri, Hj. Uci, dan Ramdhani—mendorong agar kebutuhan dasar masyarakat pelosok ditempatkan di garis terdepan perencanaan APBD 2027, mulai dari kepastian legalitas, ketersediaan bank darah, hingga penajaman prioritas anggaran oleh Bappeda dan Dinkes.
Langkah sinergis antara legislatif, eksekutif, dan manajemen rumah sakit ini diharapkan mampu mempersempit jurang ketimpangan layanan kesehatan, sehingga warga di desa terjauh sekalipun tidak lagi harus menempuh perjalanan berjam-jam ke pusat kota demi mendapatkan penanganan medis yang layak.(adv/dprd)
