SANGATTA. Komisi D DPRD Kutim Kawal Ketat Anggaran 2027 RSUD Sangkulirang dan Muara Bengkal, Soroti Legalitas hingga Bank Darah – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama manajemen RSUD Pratama Sangkulirang dan RSUD Muara Bengkal di Ruang Rapat Ketua DPRD Kutim. Pertemuan strategis ini digelar untuk membedah program kerja sekaligus merumuskan rencana anggaran sektor kesehatan menjelang Tahun Anggaran 2027.
Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Komisi D DPRD Kutim, Shabaruddin, didampingi jajaran anggota dewan lintas fraksi, yakni Yan, Akhmad Sulaiman, Syaiful Bakhri, Hj. Uci, dan Ramdhani.
Dalam arahannya, Shabaruddin menekankan bahwa penguatan tata kelola rumah sakit di wilayah pedalaman dan pesisir harus dimulai dari fondasi yang paling mendasar. Ia meminta pihak manajemen rumah sakit memprioritaskan pemenuhan legalitas, kelengkapan administrasi, serta penyediaan fasilitas medis krusial seperti bank darah dalam operasional tahun 2027.
“Aspek pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pelosok harus selalu dikedepankan. Kami ingin standar pelayanan kesehatan berjalan optimal tanpa menyisakan celah administrasi,” tegas Shabaruddin saat memimpin jalannya rapat.
Menutup pertemuan tersebut, Shabaruddin memastikan bahwa seluruh hasil pembahasan dan usulan teknis dari kedua rumah sakit akan segera diteruskan kepada pimpinan DPRD Kutim untuk dikaji secara kelembagaan. Komisi D berkomitmen mengawal ketat postur anggaran kesehatan pada APBD 2027 agar masyarakat di kecamatan dan desa terjauh memperoleh layanan medis yang adil, merata, dan berkualitas.(adv/dprd)
