SANGATTA. Krisis Dokter Spesialis Hambat Akreditasi, Dihadapan Komisi D, RSUD Pratama Sangkulirang Usulkan Status Afirmasi Daerah 3T – Upaya RSUD Pratama Sangkulirang untuk meningkatkan status pelayanan menuju tingkat madya hingga paripurna masih menghadapi tantangan berat. Keterbatasan pemenuhan 24 layanan dasar poliklinik serta minimnya kuota dokter spesialis menjadi faktor utama yang menghambat akselerasi mutu layanan rumah sakit di wilayah pesisir tersebut.
Hal itu diungkapkan Direktur RSUD Pratama Sangkulirang, dr. Azizah Bin Smith, MKK, dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi D DPRD Kutim di Ruang Rapat Ketua DPRD Kutim. Selain mengusulkan pembangunan ruang rawat inap baru untuk Tahun Anggaran 2027 guna mengejar keterlambatan pengusulan sebelumnya, dr. Azizah menyoroti tingginya angka pengunduran diri dan mutasi dokter spesialis.
Menurutnya, persoalan besaran tunjangan kesejahteraan yang kurang kompetitif membuat banyak dokter spesialis memilih pindah tugas. Untuk mengatasi kebuntuan tersebut, ia mendorong DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kutim memperjuangkan kebijakan afirmasi agar wilayah Sangkulirang ditetapkan sebagai daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
“Langkah regulasi berupa afirmasi status daerah 3T ini sangat mendesak. Dengan payung hukum tersebut, skema insentif dan tunjangan dokter spesialis bisa lebih bersaing sehingga mereka betah mengabdi di wilayah pesisir,” jelas dr. Azizah di hadapan jajaran legislator dan perwakilan pemerintah daerah.
Rapat strategis ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Komisi D Shabaruddin, didampingi jajaran anggota dewan lintas fraksi seperti Yan, Akhmad Sulaiman, Syaiful Bakhri, Hj. Uci, dan Ramdhani.(adv/dprd)
