Dorong Efisiensi Pelayanan Publik, Pemkab Kutai Timur Hadirkan Ekosistem Digital Satu Pintu

SANGATTA. Dorong Efisiensi Pelayanan Publik, Pemkab Kutai Timur Hadirkan Ekosistem Digital Satu Pintu — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) resmi meluncurkan portal integrasi pelayanan publik berbasis digital bertajuk “Terpadu Digital Kutim”. Inovasi ini dihadirkan untuk mengatasi kendala fragmentasi sistem informasi dan mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan pemerintah daerah dalam satu platform terpadu.

 

Inisiatif ini digagas oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim, Ronny Bonar Hamonangan Siburian, sebagai bagian dari Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan X Tahun 2026.

 

Sebelum adanya platform terpadu ini, masyarakat harus mengunduh dan mengakses berbagai aplikasi yang terpisah di 10 Perangkat Daerah (OPD). Lewat portal “Terpadu Digital Kutim”, seluruh layanan publik tersebut kini terhimpun ke dalam satu ekosistem yang saling terintegrasi.

 

Ronny Bonar menegaskan bahwa transformasi digital pemerintah bukan sekadar pemanfaatan teknologi, melainkan pembenahan tata kelola agar pelayanan publik semakin dekat dan cepat.

 

“Transformasi digital bukan sekadar teknologi, melainkan bagaimana kita menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat dan memudahkan warga,” ujar Ronny.

 

Dua Pilar Utama dan Dukungan Daerah

Pengembangan portal Terpadu Digital Kutim ini ditopang oleh dua pilar utama, yaitu:

 

1. Repositori Aplikasi: Direktori resmi yang menghimpun berbagai situs web dan aplikasi layanan publik OPD, lengkap dengan petunjuk penggunaan teknis.

 

2. Platform Akademi (LMS): Ruang pembelajaran digital interaktif guna memperkuat literasi digital masyarakat serta meningkatkan kapasitas teknis para operator layanan Pemkab Kutim.

 

Langkah strategis ini mendapat apresiasi dari jajaran pimpinan daerah, mulai dari Bupati, Wakil Bupati, hingga Sekretaris Daerah Kutim. Pemerintah daerah menilai inovasi tersebut sebagai wujud komitmen menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan inklusif.

 

Setelah melalui tahapan pengujian sistem dan pemantauan ketat, Pemkab Kutim optimistis inovasi ini mampu mengakselerasi terwujudnya pemerintahan daerah yang tangguh, efisien, dan berdaya saing tinggi. (adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *