SANGATTA. DPRD Kutim Dorong Perekrutan Tenaga Kerja Perusahaan Libatkan Pemerintah Desa – Pelibatan pemerintah desa dalam proses perekrutan tenaga kerja perusahaan dinilai dapat memperluas akses kesempatan kerja bagi masyarakat lokal di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). DPRD Kutim pun mendorong perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut untuk membuka ruang lebih besar bagi pemerintah desa dalam menyalurkan calon tenaga kerja dari wilayahnya.
Anggota DPRD Kutim, Ramadhani, mengatakan mekanisme perekrutan melalui pemerintah desa menjadi salah satu cara untuk memastikan masyarakat sekitar mendapatkan informasi dan kesempatan kerja secara lebih terbuka.
Ia mencontohkan BCIP sebagai salah satu perusahaan yang telah menerapkan pola perekrutan dengan melibatkan pemerintah desa. Melalui mekanisme tersebut, calon tenaga kerja dari masyarakat setempat dapat disalurkan melalui desa.
“Setahu saya, perusahaan yang sudah menjalankan terkait perda tersebut adalah BCIP. Untuk pemasukan tenaga kerja yang bekerja di perusahaan itu melalui desa, dan itu sudah berlaku,” kata Ramadhani saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin (17/11/2026).
Menurutnya, pola tersebut perlu menjadi perhatian perusahaan lain yang beroperasi di Kutim, termasuk perusahaan yang baru masuk dan mulai menjalankan kegiatan usahanya, seperti Itaka dan sejumlah perusahaan lainnya.
Ramadhani menilai pemerintah desa memiliki peran strategis karena lebih mengetahui kondisi masyarakat, termasuk warga yang sedang mencari pekerjaan dan memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan perusahaan.
Dengan keterlibatan pemerintah desa, proses pendataan calon tenaga kerja diharapkan lebih terorganisasi. Selain itu, informasi lowongan pekerjaan dapat menjangkau masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penyerapan tenaga kerja tetap harus mempertimbangkan kebutuhan dan kompetensi yang dipersyaratkan perusahaan. Untuk pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian khusus, masyarakat lokal dinilai memiliki peluang besar untuk mengisi posisi tersebut.
Sementara itu, posisi yang membutuhkan keahlian teknis tertentu masih dapat diisi tenaga profesional dari luar daerah apabila kualifikasi yang dibutuhkan belum tersedia secara memadai di daerah.
“Kalau pembagiannya mungkin 70:30 atau 60:40. Karena untuk pekerjaan non-skill, tenaga lokal bisa. Bahkan untuk pekerjaan yang membutuhkan keahlian juga bisa, tetapi biasanya perusahaan memiliki tenaga ahli khusus yang didatangkan dari luar. Kita juga tidak bisa memaksakan,” jelasnya.
Ia menyebut perbandingan 70:30 maupun 60:40 sebagai gambaran komposisi yang dapat dipertimbangkan, dengan tetap memperhatikan kebutuhan tenaga kerja masing-masing perusahaan.
Ramadhani berharap perusahaan dapat membangun koordinasi dengan pemerintah desa dalam proses perekrutan. Dengan begitu, masyarakat lokal memiliki akses yang lebih baik terhadap peluang kerja yang tersedia.
Menurutnya, investasi yang masuk ke Kutim seharusnya tidak hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.













