SANGATTA. Mantapkan Keselarasan Data Lintas OPD, Pemkab Kutim Siap Hadapi Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital 2026 – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mematangkan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjelang tahapan wawancara Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (EKPD) 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Guna menyamakan persepsi, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim menggelar rapat koordinasi bersama Bappeda, BKPSDM, Inspektorat, DPMPTSP, DPUPR, Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal), serta Bagian Hukum di Sangatta, Kamis (17/9/2026). Rapat ini dirancang untuk memastikan kesiapan data pendukung menjelang pelaksanaan evaluasi pada 22 September 2026.
Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ronny Bonar H. Siburian, menjelaskan bahwa koordinasi ini berfokus pada penyelarasan dokumen dan verifikasi evidence atas 20 indikator penilaian yang menjadi tanggung jawab masing-masing OPD.
“Setiap OPD diminta memahami indikator teknis di bidangnya sekaligus memastikan validitas data dukung yang telah diunggah pada tahapan penilaian sebelumnya,” tegas Ronny.
Dalam proses mandiri (self-assessment), Pemkab Kutim mencatatkan nilai indikatif 2,16. Namun, hasil verifikasi sementara dari tim evaluator pusat menempatkan Indeks Kutim pada angka 1,44. Meskipun bersifat sementara, capaian tersebut tercatat masih di atas rata-rata nasional yang berada di angka 1,39.
Ronny meyakini bahwa tahapan wawancara mendatang menjadi momentum strategis bagi Pemkab Kutim untuk memberikan klarifikasi, melengkapi berkas susulan, serta mempertahankan hingga meningkatkan capaian indeks evaluasi.
Melalui sinergi antar-staf teknis dan pimpinan OPD, Pemkab Kutim optimistis dapat menyajikan paparan yang komprehensif, terintegrasi, serta akuntabel demi mengoptimalkan transformasi digital di lingkungan Pemkab Kutim. (adv)
