Samarinda. Pemprov Kaltim Fasilitasi Dialog Peninjauan Kuota Batu Bara, Dampak Ekonomi Jadi Perhatian – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membuka ruang dialog dengan pemerintah pusat terkait kebijakan penurunan kuota produksi batu bara yang dinilai berpotensi berdampak pada perekonomian daerah.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur, Bambang Arwanto, mengatakan sejumlah asosiasi pelaku usaha pertambangan telah menyampaikan aspirasi kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral agar kebijakan tersebut dapat ditinjau kembali.
“Sudah banyak asosiasi yang menyampaikan hal ini dan berkomunikasi dengan Kementerian ESDM. Pemerintah provinsi juga siap memfasilitasi apabila ada permintaan peninjauan ulang terhadap kebijakan tersebut,” kata Bambang, Rabu (11/3/2026).
Menurutnya, kementerian pada prinsipnya masih membuka ruang untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan kuota produksi yang telah ditetapkan.
Bambang menjelaskan, pemangkasan kuota produksi batu bara di sejumlah perusahaan bahkan mencapai kisaran 40 hingga 80 persen. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memengaruhi berbagai sektor, terutama yang berkaitan langsung dengan aktivitas pertambangan.
“Kalau produksi dari sekitar 748 juta ton turun menjadi 600 juta ton, tentu ada dampak yang harus diperhatikan. Selain berpengaruh pada pendapatan daerah dari bagi hasil royalti, juga berpotensi mengurangi tenaga kerja,” ujarnya.
Tidak hanya itu, menurut Bambang, aktivitas ekonomi di daerah juga berpotensi terdampak, terutama bagi sektor usaha yang selama ini bergantung pada kegiatan pertambangan.
“Roda ekonomi juga bisa ikut terpengaruh. Banyak pelaku usaha yang terdampak, seperti usaha angkutan tambang, pengusaha kapal tongkang, dan sektor pendukung lainnya,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan akan terus mengupayakan komunikasi dan dialog dengan pemerintah pusat agar kebijakan tersebut dapat dievaluasi secara komprehensif.
Menurut Bambang, langkah tersebut penting mengingat kontribusi wilayah Kalimantan terhadap produksi batu bara nasional sangat besar.
“Hampir 60 persen produksi batu bara nasional berasal dari Kalimantan, sehingga kebijakan yang diambil tentu memiliki dampak ekonomi yang cukup luas bagi daerah,” pungkasnya.
Pemerintah provinsi berharap evaluasi kebijakan dapat mempertimbangkan secara menyeluruh berbagai aspek, mulai dari dampak ekonomi daerah, keberlanjutan tenaga kerja, hingga stabilitas sosial masyarakat di wilayah penghasil batu bara.
