SANGATTA. Tanggapi Pandangan Umum Fraksi DPRD, Pemkab Kutim Tegaskan P-APBD 2026 Fokus pada Sektor Prioritas — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum tujuh fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda P-APBD) Tahun Anggaran 2026. Tanggapan tersebut dibacakan dalam Rapat Paripurna V Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kutim, Rabu (30/9/2026).
Mewakili Pemerintah Kabupaten Kutim, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Kabupaten, Idham Cholid, menyampaikan apresiasi atas saran dan kritik konstruktif yang diberikan oleh Fraksi PKS, Golkar, NasDem, Demokrat, PPP, GAP, dan PIR dalam nota keuangan perubahan anggaran tersebut.
“Tanggapan dari masing-masing fraksi sangat konstruktif bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas mengelola anggaran sebagai amanat rakyat pada sisa tahun anggaran 2026 ini,” ujar Idham di hadapan pimpinan dan anggota DPRD serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam pemaparannya, Idham menjelaskan adanya perubahan postur pendapatan daerah yang mengalami peningkatan sebesar Rp 644,36 miliar. Dengan kenaikan yang didorong oleh pendapatan transfer dan penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut, target pendapatan daerah Kutim pada P-APBD 2026 kini menjadi Rp 6,40 triliun.
Guna mengoptimalkan penerimaan PAD, Pemkab Kutim berkomitmen membenahi basis data, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, memperkuat pengawasan administrasi, serta memacu sektor ekonomi potensial. Sementara dari sisi pengeluaran, belanja daerah disesuaikan menjadi Rp 6,42 triliun.
Idham menegaskan bahwa alokasi belanja perubahan akan difokuskan pada program-program mendesak yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Setiap penambahan maupun pergeseran anggaran harus memperhatikan urgensi, kesiapan pelaksanaan, ketersediaan waktu, serta manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Beberapa poin strategis yang menjadi perhatian Pemkab Kutim meliputi percepatan realisasi belanja daerah, pemerataan infrastruktur dasar, penanganan stunting, hingga penguatan ekonomi kerakyatan. Ia berharap sinergi dan sikap kolaboratif antara eksekutif dan legislatif terus terjaga hingga penetapan Perda demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur. (adv)
