SANGATTA. APBD Kutim 2027 Tertekan, Sayid Anjas Minta Belanja Pegawai Disesuaikan Kemampuan Fiskal – Proyeksi penurunan anggaran daerah pada 2027 mendorong perlunya evaluasi terhadap struktur belanja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim). DPRD meminta pemerintah memastikan setiap pengeluaran, khususnya belanja pegawai dan tenaga pendukung, disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
Wakil Ketua I DPRD Kutim, Sayid Anjas, mengatakan penurunan kemampuan keuangan daerah akan berdampak terhadap ruang gerak pemerintah dalam menyusun kebijakan belanja. Kondisi tersebut juga membuat rencana penambahan tenaga kerja baru sulit direalisasikan dalam waktu dekat.
“Saya rasa kalau kondisi angkanya seperti ini, untuk penambahan tenaga kerja akan sulit. Kalau memang ada yang tidak efisien, tentu perlu dilihat kembali. Semuanya harus mengikuti perkembangan keuangan daerah,” ujar Anjas saat ditemui awak media beberpa hari lalu.
Ia menegaskan belanja pegawai tetap harus menjadi salah satu prioritas pemerintah. Namun, kebutuhan tenaga pendukung, termasuk outsourcing, perlu dievaluasi berdasarkan beban kerja dan kebutuhan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk memastikan anggaran yang tersedia digunakan secara efektif tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pemerintahan maupun pelayanan publik.
Anjas juga mengingatkan agar kebijakan efisiensi dilakukan secara proporsional. Pemerintah tidak cukup hanya mempertimbangkan besaran penghematan, tetapi juga harus memperhitungkan dampak keputusan tersebut terhadap tenaga kerja.
“Kalau bisa dipertahankan, ya dipertahankan. Bagaimanapun itu menjadi sumber penghidupan mereka. Kalau dikurangi mungkin masih bisa dipertimbangkan, tetapi kalau sampai dihilangkan tentu dampaknya besar bagi orang yang bekerja di sana,” tegasnya.
Selain evaluasi tenaga pendukung, Anjas turut menyoroti wacana peningkatan tambahan penghasilan pegawai (TPP). Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut terlebih dahulu dikalkulasi berdasarkan kondisi keuangan daerah.
Menurutnya, penambahan komponen belanja baru harus melalui perhitungan yang cermat agar tidak membebani pos anggaran lainnya. Dengan demikian, kebijakan peningkatan kesejahteraan pegawai tetap dapat dipertimbangkan tanpa mengabaikan kebutuhan belanja daerah secara keseluruhan.
DPRD Kutim berharap penyusunan APBD 2027 mampu menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran, pemenuhan kebutuhan pegawai, dan keberlanjutan pelayanan publik.
Anjas menekankan bahwa setiap keputusan terkait belanja daerah harus memiliki pertimbangan yang matang dan berlandaskan kemampuan keuangan pemerintah. Hal itu penting agar penyesuaian anggaran tidak menimbulkan persoalan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun kehidupan sosial masyarakat.(adv/dprd)















