Whats-App-Image-2026-10-13-at-08-59-01 Banner DPRD.jpg

DPRD Kutim Minta Pemkab Pertimbangkan Nasib PPPK dan Outsourcing di Tengah Efisiensi Anggaran 2027

Wakil Ketua I DPRD Kutim Sayyid Anjas
Wakil Ketua I DPRD Kutim Sayyid Anjas

SANGATTA. DPRD Kutim Minta Pemkab Pertimbangkan Nasib PPPK dan Outsourcing di Tengah Efisiensi Anggaran 2027 – Rencana penyesuaian belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) 2027 menjadi perhatian DPRD, terutama terkait keberlangsungan tenaga kerja di lingkungan pemerintah daerah.

Wakil Ketua I DPRD Kutim, Sayid Anjas, meminta pemerintah daerah mempertimbangkan nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tenaga outsourcing di tengah proyeksi penurunan kemampuan keuangan daerah.

Menurut Anjas, kondisi fiskal yang mengalami penurunan akan membatasi ruang pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja, termasuk untuk penambahan tenaga kerja. Karena itu, setiap kebijakan terkait kebutuhan pegawai harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Saya rasa kalau kondisi angkanya seperti ini, untuk penambahan tenaga kerja akan sulit. Kalau memang ada yang tidak efisien, tentu perlu dilihat kembali. Semuanya harus mengikuti perkembangan keuangan daerah,” ujar Anjas saat ditemui awak media beberapa hari lalu.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan efisiensi tidak boleh hanya berorientasi pada pengurangan pengeluaran. Pemerintah perlu memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang berpotensi dirasakan para pekerja apabila terjadi pengurangan tenaga kerja.

Anjas menilai, selama tenaga kerja masih dibutuhkan untuk mendukung operasional pemerintahan dan pelayanan publik, keberadaannya perlu dipertahankan. Sebab, pekerjaan tersebut juga berkaitan langsung dengan sumber penghidupan para pekerja dan keluarganya.

“Kalau bisa dipertahankan, ya dipertahankan. Bagaimanapun itu menjadi sumber penghidupan mereka. Kalau dikurangi mungkin masih bisa dipertimbangkan, tetapi kalau sampai dihilangkan tentu dampaknya besar bagi orang yang bekerja di sana,” tegasnya.

Ia juga meminta pemerintah melakukan pertimbangan secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan terkait pengurangan tenaga pendukung. Evaluasi, menurutnya, harus melihat kebutuhan riil setiap organisasi perangkat daerah (OPD), bukan semata-mata berdasarkan target penghematan anggaran.

DPRD Kutim berharap penyesuaian belanja daerah pada 2027 tetap memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan efisiensi, keberlangsungan tenaga kerja, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Anjas menegaskan, keterbatasan anggaran memang harus disikapi dengan penyesuaian kebijakan. Namun, keputusan yang diambil perlu mempertimbangkan konsekuensi bagi para pekerja agar efisiensi tidak menimbulkan persoalan sosial baru.(adv/dprd)

https://imagetourls.com/id/v?u=https%3A%2F%2Fcdn.imagetourls.com%2Fuploads%2FtyImg%2F11oiawDW2.png

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *