SANGATTA. Pemerataan Pendidikan Jadi Tantangan Kutim, Mulyana Minta Program Disdikbud Tepat Sasaran – Pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan masih menjadi tantangan dalam pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Kondisi tersebut menjadi perhatian Komisi D DPRD Kutim dalam mengawal berbagai program unggulan yang disiapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kutim,Hj Mulyana, S.P., menegaskan bahwa program pendidikan yang dirancang pemerintah daerah harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan pendidikan tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya program yang direncanakan. Lebih penting, setiap kebijakan harus dapat dilaksanakan secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan mutu pendidikan.
Hal tersebut disampaikan Mulyana dalam pertemuan antara Komisi D DPRD Kutim dan Disdikbud beberapa hari lalu.
Ia menilai koordinasi antara legislatif dan perangkat daerah menjadi bagian penting untuk memastikan program unggulan pendidikan berjalan sesuai kebutuhan dan target yang telah ditetapkan.
“Program-program yang sudah disampaikan oleh dinas pendidikan sangat penting untuk kemajuan dunia pendidikan di Kutim. Tapi tidak hanya sekadar wacana, kita perlu memastikan program tersebut berjalan efektif, sehingga koordinasi yang baik antara Komisi D dengan Disdikbud terus terjaga,” ujarnya.
Mulyana juga menekankan pentingnya evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan program. Dengan pengawasan tersebut, berbagai hambatan yang muncul di lapangan dapat segera diketahui dan dicarikan solusi.
Sementara itu, Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, menyatakan pihaknya berkomitmen mewujudkan program-program unggulan dengan melibatkan seluruh pihak terkait.
Ia menyadari bahwa salah satu tantangan utama pembangunan pendidikan adalah memastikan pemerataan akses dan kualitas layanan, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah yang masih tertinggal.
Karena itu, pelaksanaan program pendidikan membutuhkan dukungan dan sinergi berbagai pihak agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas.
Komisi D DPRD Kutim berharap program-program yang disiapkan Disdikbud tidak hanya berorientasi pada pencapaian target administratif, tetapi juga mampu menjawab persoalan pendidikan yang dihadapi masyarakat.
Melalui pengawalan, evaluasi, dan koordinasi berkelanjutan, upaya pemerataan pendidikan di Kutim diharapkan dapat berjalan lebih terarah serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di seluruh wilayah kabupaten. (adv/dprd)















