Kondisi Jalan Poros Sangatta-Bengalon: Tantangan Infrastruktur di Tengah Aktivitas Pertambangan

kaltimcyber.com. Kondisi Jalan Poros Sangatta-Bengalon: Tantangan Infrastruktur di Tengah Aktivitas Pertambangan – Jalan poros penghubung antara Sangatta dan Bengalon mengalami longsor kembali beberapa waktu lalu. Keadaan jalan yang dikelilingi area tambang menjadikan struktur tanah sangat labil, terutama saat musim hujan. Jalan ini bukan hanya sekadar penghubung geografis, tetapi juga merupakan jalur vital yang mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi logistik di Kutai Timur (Kutim) hingga wilayah utara. Longsor yang terjadi bukan hanya berdampak pada infrastruktur, tetapi juga memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat setempat.

Wakil Bupati Kutim, H. Mahyunadi, menegaskan bahwa kondisi ini menyulitkan pengguna jalan dan mengancam keselamatan publik. Ia merujuk pada pernyataan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, yang menyebutkan bahwa aktivitas penambangan oleh PT Kaltim Prima Coal (KPC) di sepanjang jalan menjadi salah satu pemicu utama munculnya sejumlah titik longsor. Dalam upaya mengatasi masalah ini, pemerintah provinsi telah memerintahkan Balai Besar Pengelolaan Jalan Nasional (BBPJN) untuk segera berkoordinasi dengan pihak KPC guna mencari solusi cepat dan efektif agar akses pada jalur vital ini tidak terputus.

Mahyunadi menambahkan bahwa jika mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perbaikan jalan baru bisa terlaksana paling cepat tahun depan. Namun, dengan kondisi fisik jalan yang semakin parah, waktu tersebut dirasa tidak cukup.

“Peran KPC sangat dibutuhkan dalam situasi ini. Sebagai perusahaan besar yang beroperasi di sekitar wilayah tersebut, KPC memiliki kapasitas untuk segera memberikan intervensi yang diperlukan,” tegasnya. Penekanan ini menjadi sinyal kuat bahwa korporasi harus mengambil tanggung jawab lebih dari sekadar retorika.

“KPC memiliki sumber daya, peralatan, dan kapabilitas finansial untuk melakukan perbaikan secara instan,” tambah Mahyunadi.

Dengan proses APBD yang memakan waktu, pemerataan perbaikan jalan umum menjadi sulit untuk disegerakan. Dalam kondisi darurat seperti ini, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi sangat krusial untuk memastikan keselamatan dan kelancaran akses bagi masyarakat.

Penting bagi semua pihak untuk bersinergi demi memperbaiki infrastruktur yang menjadi urat nadi ekonomi lokal, sehingga kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan lebih baik dan aman.(adv/05)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *