kaltimcyber.com. Kemendagri Gelar Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD, Pemkab Kutim Optimis Realisasikan Target – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengadakan rapat koordinasi melalui Zoom Meeting pada Senin (17/11/2025) untuk membahas percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia. Dari Kutai Timur (Kutim), Wakil Bupati Mahyunadi hadir secara daring, didampingi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekobang) Setkab Kutim, Noviari Noor, serta sejumlah perwakilan dari perangkat daerah terkait.
Dalam arahannya, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menekankan bahwa meskipun kinerja pendapatan daerah secara nasional menunjukkan hasil yang cukup baik, terdapat selisih sekitar 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, capaian realisasi belanja daerah saat ini masih sangat memprihatinkan. “Rata-rata realisasi belanja baru mencapai angka 60 persen, sementara waktu yang tersisa hanya satu bulan. Saya minta masing-masing daerah segera mengevaluasi dan mempercepat proses yang diperlukan, agar realisasi belanja setidaknya dapat menyamai capaian tahun 2024 yang rata-ratanya mencapai 92 persen,” tegasnya.
Tomsi juga menambahkan bahwa rendahnya realisasi APBD harus menjadi perhatian bersama, sehingga perencanaan dapat dilakukan lebih awal dan tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran. Hal ini penting agar setiap daerah dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran yang ada.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menyoroti pentingnya perencanaan serapan anggaran yang baik sejak awal tahun. Ia menginstruksikan agar pada tahun 2026, setiap pemerintah daerah menerapkan pola penyerapan anggaran dengan target 20 persen pada triwulan pertama, diikuti dengan penambahan 30 persen pada setiap triwulan berikutnya. “Kita perlu mendorong realisasi anggaran sejak awal tahun agar uang pemerintah beredar di masyarakat. Dengan demikian, konsumsi masyarakat meningkat, pembangunan dapat dimulai lebih awal, dan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal,” jelasnya.
Agus juga meminta pemerintah daerah untuk memperbarui laporan realisasi APBD setiap pekan dan menyampaikannya ke Kemendagri sebagai bahan evaluasi. “Intinya, daerah harus kreatif dalam menentukan belanja dan pendapatannya,” tambahnya.
Menutup rapat, Sekjen Kemendagri menegaskan kembali pentingnya monitoring kepala daerah secara berkelanjutan. “Saya berharap tahun depan hal ini tidak terulang lagi. Perencanaan penyerapan harus dimulai dari sekarang agar pelaksanaan APBD 2026 dapat lebih baik,” ujarnya.
Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan setiap daerah dapat lebih proaktif dalam mengelola anggaran, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.(adv/05)
