kaltimcyber.com. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Luncurkan Program Mandatori Pendidikan untuk Percepat Penurunan Stunting – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) mengambil langkah berani dalam upaya menurunkan angka stunting di wilayahnya. Dengan peluncuran program mandatori pendidikan dan peningkatan kapasitas Tim Pendamping Keluarga (TPK), Kutim berkomitmen untuk memaksimalkan pemanfaatan dana pendidikan demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim, Achmad Junaidi, mengungkapkan bahwa program ini merupakan dukungan nyata terhadap inovasi yang telah berjalan selama beberapa tahun. “Dana mandatori pendidikan ini adalah yang pertama bagi DPPKB, dan kami berkomitmen untuk memanfaatkannya secara optimal. Total dana yang tersedia mencapai sekitar empat miliar rupiah, dengan tambahan Cap Jempol sekitar Rp 6 miliar,” jelasnya.
Dengan inisiatif ini, DPPKB berharap dana pendidikan dapat memberikan dampak signifikan bagi peningkatan mutu pendidikan di seluruh kecamatan, serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam membangun generasi Kutim yang unggul dan berdaya saing.
Junaidi menekankan pentingnya data akurat dalam menentukan intervensi program. “Kami tidak ingin hanya melakukan koordinasi tanpa hasil. Kami langsung terjun ke lapangan untuk melihat kondisi riil masyarakat dan mencari akar permasalahan,” tegasnya.
Hasil evaluasi di Kecamatan Karangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara data dan kondisi di lapangan. “Kami menemukan bahwa beberapa keluarga yang tercatat memiliki akses air bersih ternyata tidak demikian. Ini menunjukkan bahwa kami perlu meningkatkan kemampuan TPK dalam pendataan,” paparnya.
Temuan ini mendorong DPPKB untuk meluncurkan program pelatihan teknis bagi TPK di setiap kecamatan. Para operator data dari DPPKB akan memberikan panduan langsung kepada kader untuk melakukan pendataan yang akurat dengan menggunakan perangkat digital.
Lebih lanjut, hasil wawancara juga mengungkapkan bahwa beberapa kader TPK belum memiliki latar pendidikan yang memadai. “Kami menemukan kader yang hanya tamat SD. Dari sini, kami merancang program Paket A, B, dan C untuk meningkatkan kualitas SDM kader TPK,” tambahnya.
DPPKB juga berupaya mengintegrasikan pendidikan mandatori ke dalam kurikulum formal di berbagai jenjang sekolah melalui Program Sekolah Siaga Kependudukan. “Kami ingin memastikan bahwa semua SMP di Kutim, yang berjumlah 100, dapat terlibat dalam program ini. Jika tidak bisa sekaligus, kami akan melakukannya secara bertahap,” jelasnya.
Program ini akan mengkolaborasikan materi kependudukan dengan kegiatan pramuka dan Saka Kencana, serta penyuluhan tentang kesehatan reproduksi remaja, bahaya pernikahan dini, dan HIV/AIDS. DPPKB juga menggandeng Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama di tingkat kecamatan untuk memperluas jangkauan program.
Tak hanya itu, untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga akseptor KB, DPPKB Kutim berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Distransnaker melalui Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) dan SKB Sangatta Utara. Program pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, komputer, hingga pastry and bakery menjadi bagian dari upaya pemberdayaan keluarga produktif.
“Semua ini merupakan bagian dari mandatori pendidikan, termasuk program untuk lansia dan PAUD seperti Tamasya (Taman Asuh Sayang Anak) yang bekerja sama dengan lembaga TPA dan perusahaan-perusahaan. Ini adalah bentuk sinergi lintas sektor untuk menciptakan generasi yang sehat dan cerdas,” pungkasnya.
Dengan langkah inovatif ini, DPPKB Kutim berharap dapat memperkuat fondasi penanganan stunting dari hulu, tidak hanya menekan angka kasus, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kapasitas kader di seluruh wilayah Kutim. Inisiatif ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. (adv/05)
