kaltimcyber.com. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Percepat Persiapan Pembangunan Sekolah Rakyat untuk Akses Pendidikan yang Lebih Baik – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) sedang giat mempercepat proses persiapan pembangunan Sekolah Rakyat (SR), sebuah inisiatif kolaboratif antara pemerintah daerah dan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI). Proyek ini bertujuan untuk memastikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di Kutim.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kutim, Ernata Hadi Sujito, mengungkapkan bahwa saat ini sedang dilakukan kajian kelayakan terhadap lahan seluas 5 hektare yang terletak di Jalan Simono, Sangatta Utara.
“Alhamdulillah, untuk Sekolah Rakyat, kami telah mendapatkan dukungan dari Bapak Plt Asisten I atau Pemkesra dalam pencarian lahan. Saat ini, kami sedang melakukan kajian bersama masing-masing Perangkat Daerah (PD),” ujar Ernata di depan Lapangan Kantor Bupati Kutim, Senin (10/11/2025).
Ernata menambahkan bahwa kajian lintas instansi ini melibatkan Dinas PUPR, Pertanahan, Perumahan dan Permukiman (Perkim), serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Hasil kajian ini akan dikumpulkan untuk menentukan kelayakan lahan secara teknis sebelum diserahkan kepada pemerintah pusat.
Dinsos Kutim berperan sebagai fasilitator dan sekretariat yang bertanggung jawab dalam menyiapkan lahan hingga pematangan, serta melakukan verifikasi calon siswa. Biaya pembangunan fisik Sekolah Rakyat sepenuhnya akan ditanggung oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial.
“Sekolah Rakyat ini adalah program pusat. Kami bertugas menyiapkan lahan hingga pematangan, sementara biaya pembangunan sepenuhnya ditanggung oleh pusat,” tegasnya.
Program Sekolah Rakyat ini menargetkan sekitar 15 ribu calon siswa berdasarkan data dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Namun, Dinsos akan melakukan verifikasi faktual untuk memastikan kesediaan anak dan orang tua untuk mengikuti program yang dirancang dengan sistem berasrama.
“Dari 15 ribu calon siswa tersebut, kami akan melakukan verifikasi untuk memastikan apakah semua bersedia. Banyak orang tua yang mendukung, tetapi ada juga yang ragu,” jelas Ernata mengenai tantangan yang dihadapi dalam mendapatkan persetujuan orang tua.
Sekolah Rakyat direncanakan sebagai kawasan pendidikan terpadu yang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA dalam satu lokasi. Fasilitas yang akan dibangun meliputi ruang belajar, kantor, asrama, dan lapangan olahraga.
Ernata menyebutkan bahwa lahan minimal yang dibutuhkan adalah 5 hektare untuk fasilitas dasar, sementara lahan ideal adalah 8,5 hektare agar fasilitas dapat lengkap, termasuk tiga lapangan olahraga (kecil, sedang, dan besar).
Setelah kajian kelayakan lahan di tingkat daerah selesai, hasilnya akan diserahkan kepada Kemensos dan Kementerian PUPR.
“Kedua kementerian tersebut akan melakukan survei dan peninjauan akhir di lapangan untuk menentukan kelayakan definitif sebelum pembangunan fisik dimulai oleh pemerintah pusat,” tutup Ernata.
Dengan langkah ini, diharapkan Sekolah Rakyat dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak di Kutai Timur.(adv/05)
