kaltimcyber.com. Mahasiswa Kutim Sampaikan Aspirasi, Tuntut Transparansi Anggaran dan Perbaikan Fasilitas Pendidikan – Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan “Koalisi Darurat Pendidikan” menyuarakan aspirasi mereka dengan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta Kantor Bupati Kutai Timur (Kutim), Rabu (6/5/2026). Massa yang merupakan gabungan mahasiswa Sekolah Tinggi Pertanian (STIPER) Kutim, beserta organisasi PMII dan GMNI, menuntut perbaikan mendesak pada fasilitas pendidikan dan transparansi pengelolaan anggaran daerah.
Aksi yang berlangsung damai ini disambut langsung oleh Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, didampingi oleh Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, serta pejabat terkait lainnya, termasuk Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Ernata Hadi Sujito, Kepala Dispusip Ayub, dan Kabag Kesra Setkab Kutim Norhadi. Pertemuan ini menjadi platform penting bagi para mahasiswa untuk menyampaikan langsung keluhan terkait kondisi pendidikan di “Tuah Bumi Untung Benua”.
Titik krusial dalam audiensi adalah penyorotan oleh perwakilan mahasiswa, Deo Datus Feran Kacaribu, mengenai dugaan ketidakjelasan penggunaan dana hibah senilai Rp 9 miliar yang disalurkan tahun lalu. Ia secara spesifik menyebutkan adanya indikasi penahanan dana sebesar Rp 2 miliar oleh pihak yayasan tanpa adanya realisasi kegiatan yang jelas.
“Kondisi di kampus STIPER sangat memprihatinkan. Layanan Wi-Fi mati total, kipas angin tidak berfungsi, bahkan atap ruangan banyak yang rusak. Terparah, kami sudah delapan bulan tidak bisa menjalankan kegiatan kemahasiswaan karena janji pencairan anggaran kampus tidak pernah terealisasi,” ungkap Deo dengan nada prihatin di hadapan Wakil Bupati.
Menanggapi keluhan tersebut, Wakil Bupati Mahyunadi memberikan respons tegas. Ia menyatakan dukungannya penuh untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pembangunan senilai Rp 9 miliar tersebut guna menjamin akuntabilitas. Lebih lanjut, Mahyunadi mengumumkan alokasi anggaran sebesar Rp 20 miliar yang telah disiapkan untuk rehabilitasi total kampus STIPER.
“Saya sudah tiga kali sidak ke STIPER secara diam-diam. Kondisinya, terutama Fakultas Kehutanan, sungguh memprihatinkan. Kami siapkan Rp 20 miliar untuk rehab total. Namun, kami juga akan mengevaluasi dan mempertimbangkan penggabungan beberapa fakultas agar gedung yang direhabilitasi dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak terbengkalai,” tegas Mahyunadi.
Selain isu STIPER, Mahyunadi juga memberikan klarifikasi mengenai kebijakan pengadaan bus listrik untuk transportasi anak sekolah yang sempat menjadi pertanyaan massa. Ia menjelaskan bahwa pengadaan ini merupakan bagian dari 50 program unggulan pemerintahannya yang bertujuan untuk meminimalkan potensi korupsi terkait Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Kami memilih bus listrik karena energinya terukur dan biayanya lebih stabil, tidak terpengaruh fluktuasi harga BBM. Saat ini, kami baru mengadakan satu unit sebagai percontohan sebelum program ini dikembangkan lebih luas,” papar Mahyunadi.
Terkait isu pemerataan kualitas pendidikan, pemerintah daerah memperkenalkan konsep “Sekolah Rakyat” yang akan dikelola bersama Dinas Sosial. Program inovatif ini dirancang khusus untuk menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu atau orang tua tunggal (single parent), dengan menyediakan fasilitas pengasuhan, asrama, hingga konsumsi dari jenjang Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Menengah Atas.
Menjawab kekhawatiran mengenai infrastruktur di wilayah pedalaman, Mahyunadi berjanji akan memprioritaskan pembangunan jembatan gantung di Rantau Sentosa dan Longjok pada tahun ini melalui anggaran Dinas Pekerjaan Umum. Selain itu, perbaikan sekolah-sekolah yang masih menggunakan tenda juga menjadi agenda prioritas.
Audiensi ditutup dengan kesepakatan untuk menggelar diskusi lanjutan. Rencana ini bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang konkret demi perbaikan fundamental sektor pendidikan di Kabupaten Kutai Timur ke depannya.
