Kaltimcyber.com. BPJS Harus Bisa Dijangkau Seluruh Masyarakat, Faizal Rachman Ungkap Pemkab Siapkan Rp 43 miliar – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Faizal Rachman menekankan pentingnya pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan setiap warga Kutai Timur memiliki BPJS Kesehatan. Ia mengungkapkan bahwa anggaran sebesar Rp 43 miliar telah disiapkan untuk insentif BPJS bagi warga tidak mampu, namun hingga kini anggaran tersebut belum sepenuhnya terserap.
“Ini adalah kesempatan besar bagi masyarakat yang belum memiliki BPJS untuk segera didaftarkan. Kami memiliki anggaran yang cukup untuk menutupi iuran BPJS, dan kami minta agar semua warga yang belum terdaftar segera melengkapi administrasi mereka,” ujar Faizal saat wawancara di ruang kerjanya.
Faizal menjelaskan bahwa alokasi anggaran tahunan sebesar Rp 43 miliar untuk iuran BPJS bagi warga tidak mampu seringkali tidak terserap secara optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya data akurat mengenai penerima manfaat.
“Kami sudah menyiapkan anggaran untuk menutupi iuran BPJS, namun sering kali tidak terserap karena data yang tidak lengkap atau kurang akurat. Kami menghimbau kepada semua pihak untuk memastikan bahwa data penerima manfaat diperbarui dan valid, agar anggaran yang ada bisa dimanfaatkan dengan maksimal,” lanjut Faizal.
Ia menegaskan bahwa jika anggaran yang ada dirasa tidak mencukupi, Pemerintah Daerah siap untuk melakukan penambahan.
“Kami sudah memastikan bahwa anggaran yang ada cukup untuk kebutuhan ini. Namun, jika ternyata anggaran tersebut tidak mencukupi, kami akan berupaya menambahkannya agar semua warga dapat mendapatkan manfaat BPJS,” tambah Faizal.
Faizal juga mengungkapkan bahwa pentingnya BPJS Kesehatan bagi warga miskin dan tidak mampu tidak hanya untuk perlindungan kesehatan tetapi juga untuk memberikan rasa aman dan kepastian bagi keluarga-keluarga kurang mampu. Dengan BPJS, mereka dapat memperoleh akses layanan kesehatan yang lebih baik tanpa khawatir tentang biaya.
“Ini adalah bagian dari upaya kami untuk memastikan kesejahteraan seluruh warga Kutai Timur. BPJS adalah hak setiap warga negara, dan kami berkomitmen untuk memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam mendapatkan hak tersebut,” tuturnya.
Untuk itu, Faizal mengajak semua pihak, termasuk Pemerintah Daerah, dinas terkait, dan masyarakat, untuk berkoordinasi dan memastikan bahwa setiap warga yang berhak menerima BPJS Kesehatan dapat terdaftar dengan cepat.
“Kita semua harus bekerja sama dalam memastikan bahwa anggaran yang tersedia benar-benar digunakan untuk kepentingan warga. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk memastikan tidak ada yang tertinggal dalam mendapatkan hak atas pelayanan kesehatan,” tegasnya. (adv/dprd/wa).
