kaltimcyber.com. Dinilai Belum Memiliki GDPK, DPPKB Kutim Targetkan Satu Tahun Tuntas – Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur (Kutim) Achmad Junaidi menargetkan dalam satu tahun ini, Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) diselesaikan berdasarkan Peraturan Bupati Kutim.
Hal itu disampaikan dirinya usai mengikuti Rakorda Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana se-Kaltim 2024 di Hotel Palmy Exclusive Jalan SA Maulana Nomor 21.
“Ini sangat penting, karena data ini jadi bahan kita menyusun anggaran program yang ada di Kutim dan data ini juga akan digunakan seluruh perangkat daerah (PD) terkait yang bersinergi dengan program yang ada di DPPKB,” tegas Junaidi.
Jadi setelah Rakorda, ia menugaskan Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk) dan Penyuluhan untuk segera menindaklanjuti. Ia menyampaikan ada kabar baik yakni staf dari bidang tersebut sudah membangun komunikasi dan pendampingan melalui IPADI dari UNMUL.
“Tentu ini hal yang bagus dan harus di tindak lanjuti ke depannya harapan saya minimal tahun ini bisa selesai. Kalo kita bicara minimal peraturan kepala daerah, tentu Kutim bisa dengan peraturan bupati yang penting kajian akademisnya sudah ada”.
“Supaya di tahun 2025 kita bergerak untuk menyusun anggaran tentang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan ada payung hukumnya. Itu lah hal penting dari hasil Rakorda pada hari ini,” paparnya.
Dinilai Belum Memiliki GDPK, DPPKB Kutim Targetkan Satu Tahun Tuntas
Sebelumnya Kepala DKP3A Kaltim, Noryani Sorayalita menyebut dari 10 kabupaten se-Kaltim yang sudah menyusun dan sudah hampir selesai ada 7 kabupaten/kota. Sementara ada tiga kabupaten/kota yang belum memiliki GDPK atau belum sama sekali menyusun. Yakni Mahakam Ulu (Mahulu), PPU dan Kutim.
Rakor tersebut merupakan salah satu upaya menyelaraskan kebijakan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menggelar Rapat Koordinasi Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana se-Kalimantan Timur Tahun 2024.
Kegiatan diikuti 80 peserta yakni Kepala Bappeda/Bappedalitbang dan Kepala Dinas pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan KB Kab/Kota se- Kalimantan Timur. (adv/kominfo/5)
