Kaltimcyber.com. Ini Catatan Penting Yang Disampaikan Anggota DPRD Kutim Maswar, Terkait Pengelolaan Anggaran – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) Maswar memberikan beberapa catatan kritis dan masukan penting terkait pengelolaan anggaran di masa mendatang berdasarkan laporan realisasi anggaran. Kehadirannya memberikan perspektif yang jelas mengenai berbagai aspek keuangan daerah yang perlu ditingkatkan.
Maswar menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp 352,46 miliar atau 44% dari target Rp787,53 miliar. Meskipun jumlah tersebut signifikan, persentase realisasi PAD menunjukkan bahwa target belum tercapai sepenuhnya.
“Ini menunjukkan masih terdapat kendala dalam penyerapan PAD. Kami meminta agar jenis pajak dan retribusi yang belum optimal penyerapannya dapat dioptimalkan melalui penghitungan, pemantauan, evaluasi, serta peningkatan target realisasinya,” ujar Maswar.
Lebih lanjut, Maswar juga menyoroti target RPJMD tahun ke-8 mengenai pembangunan dan peningkatan jalan dengan predikat mantap yang masih belum terealisasi maksimal. Ia mengusulkan agar Pemerintah Daerah bersinergi lebih baik dan meningkatkan koordinasi dengan kementerian terkait untuk mempercepat proses ini.
“Realisasi belanja modal sebesar Rp 3,29 triliun atau tercapai 84% merupakan indikator positif. Namun, kami memberikan masukan kepada SKPD prioritas yang melaksanakan kegiatan infrastruktur fisik agar pengawasan dilakukan secara komprehensif, baik dari segi kuantitas maupun kualitas sesuai standar, sehingga hasil akhir dari pembangunan dapat dinikmati dan bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Maswar juga membahas program lanjutan Multiyears Contract (MYC) yang sedang berjalan. Ia menekankan bahwa penyelesaian program ini perlu dipercepat sesuai dengan skema yang telah disetujui dan ditetapkan.
Menurutnya, hambatan atau kendala teknis harus segera dipetakan dan ditentukan alternatif solusinya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang telah direncanakan dapat diselesaikan tepat waktu dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Selain itu, Maswar mencatat bahwa jumlah aset daerah yang sangat besar mencapai Rp18 triliun. Ia menekankan pentingnya tata kelola atau manajemen aset dijalankan secara optimal, mulai dari pencatatan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, hingga pemeliharaan, sesuai ketentuan yang berlaku.
“Manajemen aset harus dilaksanakan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Maswar mengingatkan bahwa Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus dibahas oleh kepala daerah bersama DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama.
“Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini harus dibahas bersama agar mendapat persetujuan,” tutup Maswar.
Dengan catatan kritis dan masukan yang diberikan oleh Maswar, diharapkan Pemerintah Daerah dapat melakukan evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan anggaran serta realisasi pembangunan di Kutai Timur. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat. (adv/dprd/wa).
