Kaltimcyber.com. Perbedaan Harga Menjadi Kendala Sejumlah Proyek Di Daerah Pedalaman – Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni 2024 di Kutai Timur (Kutim) menghadapi berbagai tantangan, terutama akibat perubahan aturan dan penyesuaian harga di lapangan. Meski demikian, Ketua DPRD Kutai Timur Joni, tetap optimis bahwa 95 persen dari anggaran tersebut akan terealisasi dengan baik.
Saat ditemui di ruang kerjanya, Joni menjelaskan, anggaran murni tahun 2024 ini diperkirakan tidak terserap sepenuhnya, karena menurutnya aturan yang sering berubah-ubah serta waktunya terlalu pendek.
“Kelihatannya anggaran murni 2024 ini tidak terserap sepenuhnya karena aturan banyak berubah dan waktunya terlalu pendek. Di lapangan juga kadang ada penyesuaian harga, tapi mungkin 95 persen terealisasi,” bebernya.
Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sebelumnya belum menjalankan program, seperti Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU), kini telah mulai bergerak.
“OPD yang kemarin belum jalan seperti Perkim dan PU sekarang sudah jalan dan proses pembuatan kontrak kerja, insyaallah dua minggu ke depan sudah ada progres,” tambah Joni.
Namun, proses pembuatan kontrak kerja tidaklah sederhana. Joni mencatat adanya dilema akibat perbedaan harga di berbagai daerah. “Dalam proses pembuatan kontrak juga agak dilema karena harus menyesuaikan harga. Kalau yang di Sandaran disesuaikan dengan harga di Sangatta, tidak bisa kerja karena tidak sesuai. Mau tidak mau harus menyelesaikan harga di sana baru bisa mengerjakan. Dulu harga patokan Sangatta semua, makanya kegiatan lambat,” ujarnya.
Khususnya di daerah pedalaman, Joni menekankan bahwa kesulitan terbesar terletak pada penyesuaian kontrak dengan harga lokal yang jauh berbeda dari Sangatta.
“Yang bikin lambat itu daerah pedalaman karena kalau kontraknya disamakan dengan harga Sangatta, jauh karena ada biaya transportasi,” ungkapnya.
Kendala ini menyebabkan sejumlah proyek mengalami keterlambatan. Namun, Joni percaya bahwa dengan penyesuaian yang dilakukan, DPRD Kutim dapat memastikan bahwa program-program yang direncanakan tetap berjalan lancar dan sesuai jadwal.
“Meskipun ada tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaannya, kami tetap optimistis bahwa sebagian besar anggaran akan terserap dengan baik dan memberikan hasil yang positif bagi masyarakat Kutai Timur,” tuturnya.
Dengan optimisme dan penyesuaian yang dilakukan, DPRD Kutim berharap bahwa anggaran APBD murni 2024 akan memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan daerah, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan yang ada. (adv/dprd/wa).
