Kaltimcyber.com. Terkait Bandara Komersil, DPRD Usulkan Pemkab Bekerjasama Dengan PT KPC – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan permintaan kepada PT Kaltim Prima Coal (KPC) untuk membuka Bandar Udara Tanjung Bara untuk dapat di rasakan masyarakat umum. Jika permintaan ini tidak direalisasikan, pemerintah berencana akan membangun bandara baru sendiri.
Anggota DPRD Kutai Timur, Sobirin Bagus, menyebutkan bahwa pengembangan bandara baru memerlukan waktu dan biaya yang sangat besar.
“Jika kita membuka bandara sendiri, pembebasan lahan akan memakan waktu lama, perencanaannya juga lama, dan biayanya sangat besar karena membuat runway itu membutuhkan kekuatan luar biasa,” kata Sobirin dalam wawancara di Gedung DPRD Kutim.
Sobirin mengungkapkan bahwa meskipun lahan untuk bandara tersedia, proses pembebasan lahan di Kutai Timur tidaklah mudah. Karakter masyarakat Kutai Timur yang cepat mematok lahan ketika ada proyek membuat pemerintah kesulitan dalam proses ini.
“Banyak lahan tersedia, tapi pembebasan bukan sesuatu yang mudah. Kita tahu karakter masyarakat Kutim, jika ada proyek, mereka langsung patok kiri dan kanan sehingga membingungkan pemerintah,” tambahnya.
Sobirin menyarankan solusi terbaik adalah melalui dialog antara pemerintah daerah dan PT KPC. Ia mengusulkan agar pertemuan melibatkan semua pihak terkait, seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Prokopinda.
“Solusinya adalah duduk bersama antara bupati, KPC, OPD, dan Prokopinda. Pokoknya, bagaimana KPC berkenan memanjangkan runway yang ada di bandaranya,” ujar Sobirin.
Ditemui terpisah, Bupati Kutai Timur, Adriansyah Sulaiman juga mengungkapkan bahwa ia tengah melakukan komunikasi intens dengan pihak KPC untuk membuka kembali Bandara Tanjung Bara dan memperpanjang runway-nya.
“Saya sudah memasukkan salah satu aspirasi Kutim ke KPC, di antaranya memperpanjang runway Tanjung Bara. Meskipun saat ini belum ada respons, yang direspons adalah Bandara Tanjung Bara membuka kembali untuk penumpang komersil seperti yang pernah kita lakukan beberapa waktu lalu dengan sistem subsidi,” kata Ardiansyah.
Harapan utama pemerintah Kutai Timur adalah agar KPC bersedia untuk membuka Bandara Tanjung Bara untuk umum, sehingga dapat memperlancar konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan adanya bandara yang memadai, diharapkan investor akan lebih tertarik untuk berinvestasi di Kutim, dan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pengembangan infrastruktur ini. (adv/dprd/wa).
