kaltimcyber.com. Pemkab Kutim Gelar Workshop Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Untuk Seluruh PD – Pemkab Kutai Timur menyelenggarakan Workshop Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi dan Penyusunan Register Risiko, dimana kegiatan tersebut bekerjasama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang diselenggarakan di Aula Maratua Perwakilan BPKP Kaltim Samarinda. Senin (11/6/2023)
Selama kurang lebih empat hari pada 12 – 15 Juni 2023, workshop dibuka secara langsung oleh Sekretaris Daerah Kutim Rizali Hadi dan turut dihadiri Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kaltim Hasoloan Manalu. Peserta pada kegiatan ini adalah seluruh Perangkat Daerah (PD) dilingkungan Pemkab Kutim yang dibagi menjadi dua sesi yaitu pada 12–13 Juni 2023 sebanyak 18 PD dan 14–15 Juni 2023 sebanyak 18 PD. Sebagai narasumber Ata Sumirta, Kordinator Bidang Akuntabilitas Pemda BPKP Kaltim.
Kabag Perencanaan dan Keuangan Setkab Kutim, Mahariadi dalam laporannya mengungkapkan terkait maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan workshop SPIP adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai agar tercapainya efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan pemerintah dalam hal laporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
” Selain itu untuk mengetahui potensi-potensi resiko yang mungkin bisa timbul dalam setiap kegiatan. Kemudian dapat mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan dan berusaha menghindari, meminimalkan atau bahkan menghilangkan risiko yang akan terjadi. Sehingga pelaksanaan kegiatan bisa tercapai,” tutur Mahriadi.
Pemkab Kutim Gelar Workshop Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Untuk Seluruh PD
Sementara itu dalam kesempatan yang sama Sekretaris Daerah Kutim Rizali Hadi menyampaikan, suatu kewajiban setiap lembaga pemerintah untuk melaksanakan SPIP, dan kehadiran BPKP menjadi penggerak untuk memberikan arahan, bimbingan dan pedoman sangat diharapkan.
Dirinya menambahkan dengan diperolehnya WTP oleh Pemkab Kutim, tentu bisa mendorong kinerja menjadi lebih baik. Dalam pemerintahan daerah itu bagaikan orkestra, artinya semua harus seirama, untuk itu dibutuhkan kerjasama yang baik.
“Selalu lakukan komunikasi yang baik, apakah dengan BPKP atau pun dengan Inspektorat Daerah, baik secara horizontal dengan rekan kerja maupun dengan lembaga terkait. Dan yang tidak kalah penting, agar selalu berkolaborasi, karena diperlukan kerjasama yang baik dengan pihak terkait agar semuanya berjalan dengan lancar” pintanya
