kaltimcyber.com. Ada Perbedaan dengan BKKBN, Bupati Kutim Minta Data Stunting Divalidasi – Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman meminta data mengenai stunting di Kutim divalidasi. Hal itu dikarenakan, terdapat selisih data yang dimiliki Pemkab Kutim dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kaltim.
Hal itu diungkapkan Ardiansyah Sulaiman saat melaunching Kampung Keluarga Berkualitas (KB), Rumah Data Kependudukan (RDK) dan Dapur Sehat Atasi Stunting (DAHSAT) di Teluk Lingga, Jumat (21/6/2024).
Bupati menyampaikan dirinya sempat bertemu dengan kepala BKKBN Kaltim. Saat bertemu itu, dia ditunjukkan data stunting di Kutim.
Hanya saja, data tersebut berbeda dengan data yang dipegang Bupati Kutim. Untuk itu, dirinya meminta dilakukan validasi data stunting.
“Persoalan saat ini yang masih menjadi perdebatan, yaitu data stunting. Saya kaget kemarin Kepala BKKBN Kaltim mengatakan Kutim data stuntingnya tertinggi di Kaltim 27 persen,” ucpanya.
“Kepala Dinkes duduk di samping saya, dia bilang, pak itu nggak benar pak, ini datanya cuma 17 persen. Sekarang pertanyaannya, dari mana data itu bisa disebut sekian persen oleh pusat, sekian persen oleh daerah?” sambungnya.
Untuk itu, Ardiansyah Sulaiman menekankan agar para penyuluh dan mereka yang bertugas melakukan validasi data. Dia menjelaskan, data itu akan berdampak pada pengambilan kebijakan.
“Saudara-saudara penyuluh itu punya tugas. Jangan sampai data yang real-nya berbeda dengan data yang ada dalam aplikasi. Kalau berbeda data, apalagi data itu besar, di APBN kita habis hanya untuk program yang enggak jelas,” pinta Bupati.
“Saya sering ngomong begini karena stunting, kemiskinan ekstrem, enggak sama datanya dengan ada yang kita miliki,” sambungnya.
Ardiansyah Sulaiman juga menyoroti perbedaan data yang dimiliki tiap OPD di Kutim. Dirinya menegaskan, data tersebut haruslah seragam di tiap OPD.
“Pertanyaannya, siapa yang punya data itu? Karena Dinkes punya data, Dinas Kependudukan juga punya data. Tapi Kementerian Sosial punya data lain lagi. Kementerian Sosial, Kementerian-kementerian yang terkait itu punya prajurit juga di lapangan,” ungkap Ardiansyah Sulaiman.
“Kalau data kemiskinan ekstrim prajuritnya ada PKH, pendamping Keluarga harapan. Ada juga prajurit dari Kementerian Sosial atau Dinas Sosial namanya TKSK,” sambung Bupati.
Pada kegiatan itu, Ardiansyah menegaskan agar data stunting di Kutim divalidasi. Dia menjelaskan, stunting merupakan perhatian Pemerintah Pusat, untuk itu, datanya haruslah valid.
Ada Perbedaan dengan BKKBN, Bupati Kutim Minta Data Stunting Divalidasi
“Jangan sampai APBN ini dikeluarkan karena data yang tidak akurat. Terbukti kemarin, kepala BKKBN Kaltim mengatakan Kutim yang tertinggi 27 persen. Tidak lama pak Kadis menyampaikan ini data yang update pak, Kutim 17 persen,” ucapnya.
Meskipun begitu, dirinya meminta kepada seluruh masyarakat membantu Pemerintah dalam mengatasi permalasahan stunting di Kutimm
“Namun saudara sekalian, saya mengajak kepada kita semua untuk tidak melihat presentasenya itu. Apakah 27? Apakah 17? Apakah tinggi atau rendah? Tapi kata kuncinya adalah mari kita sekarang menurunkan angka stunting,” tandasnya. (adv)
