Kaltimcyber.com. Kendala Administratif Disinyalir Jadi Penyebab Lambannya Pekerjaan Infrastruktur Jalan – Lambatnya perkembangan proyek infrastruktur di Daerah Pemilihan (Dapil) 1, khususnya di Kecamatan Sangatta Utara, menjadi sorotan serius Wakil Ketua Komisi C DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi. Meski banyak usulan telah diajukan, penyelesaian proyek-proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan drainase masih terhambat.
“Di Dapil 1, banyak usulan mengenai infrastruktur yang belum selesai, termasuk jalan, jembatan, dan drainase. Masih ada ribuan gang yang belum tuntas,” ungkap Jimmi saat ditemui di Sekretariat DPRD Kutim, Senin (5/8/2024).
Salah satu contoh nyata adalah Jalan Padat Karya yang telah mengalami proses lelang bertahap. Walaupun sebagian jalan sudah disemenisasi, banyak proyek yang belum mencapai tahap penyelesaian. Jimmi menyoroti bahwa meskipun anggaran sudah dialokasikan, sering kali proses lelang dan pelaksanaan memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan.
“Peningkatan jalan semenisasi memang sudah ada, tetapi tidak semuanya selesai. Tahun ini juga ada anggaran yang masuk, namun sering kali proses lelang dan pelaksanaan memakan waktu,” kata Jimmi.
Proyek Jalan H Masdar menjadi salah satu yang paling disoroti. Jalan ini bahkan sempat ditanami pohon pisang oleh masyarakat sebagai bentuk protes atas lambatnya perbaikan.
Menurut Jimmi, proyek ini telah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 10 miliar dari anggaran murni tahun ini. Namun, kendala administratif di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat pelaksanaannya terhambat.
“Jalan H Masdar yang ditanami pohon pisang oleh masyarakat sudah ada anggarannya, namun kendalanya ada di SKPD. Biasanya kontrak memakan waktu 90 hari, seharusnya kegiatan ini bisa dimulai paling lambat bulan sembilan,” jelas Jimmi.
Proyek semenisasi jalan, yang biasanya membutuhkan waktu 60 hari, diharapkan dapat segera dimulai. Namun, Jimmi mengungkapkan kekecewaannya karena dengan anggaran Rp 10 miliar, seharusnya masyarakat sudah bisa menikmati hasil dari proyek ini, tetapi yang dapat dikerjakan mungkin hanya sepanjang satu kilometer.
“Sayang sekali, sudah ada anggaran tetapi sepertinya hanya satu kilometer saja yang bisa dikerjakan dengan Rp 10 miliar,” tegasnya.
Jimmi mendesak agar proses lelang dan pelaksanaan proyek dapat dipercepat. Ia berharap kendala administratif di SKPD bisa segera diatasi agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari infrastruktur yang telah direncanakan dan dianggarkan.
Dengan tekanan dan dorongan dari DPRD, diharapkan proyek-proyek infrastruktur di Dapil 1, termasuk perbaikan jalan, jembatan, dan drainase, dapat segera diselesaikan sehingga kualitas hidup masyarakat di Kutai Timur dapat meningkat. (adv/dprd/Wa)
