kaltimcyber.com. DPPKB Kutim Turut Menghadiri Rakorda se-Kaltim di Berau, Perkuat Dokumen GDPK – Dalam upaya menyelaraskan kebijakan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menggelar Rapat Koordinasi Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana se-Kalimantan Timur Tahun 2024.
Rakor yang mengusung tema “Pemanfaatan Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan Menuju Indonesia Emas 2045” tersebut berlangsung di Palmy Exclusive pada Rabu (15/5/2024).
Tujuan utama dari Rapat Koordinasi ini adalah untuk mengkoordinasikan dan mensinkronkan pelaksanaan program kegiatan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah kabupaten/kota di Kaltim, terutama dalam hal penyusunan dan pemanfaatan Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).
Kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Berau ini diikuti 80 peserta yakni Kepala Bappeda/Bappedalitbang dan Kepala Dinas pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan KB Kab/Kota se- Kalimantan Timur. Kepala Dinas DPPKB Kutai Timur (Kutim) Achmad Junaidi B turut menghadiri Rakor tersebut.
Ditemui usai kegiatan, Kepala DPPKB Kutim Achmad Junaidi menyampaikan bersama Pemerintah Provinsi, BKKBN Kaltim dan DKP3A se-Kaltim melaksanakan rapat koordinasi berhubungan dengan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
“Ini sangat penting. Jadi ke depannya yang paling urgent (darurat) harus kita tindak lanjuti. Yakni tentang hasil Rakorda ini adalah bagaimana kita mendukung untuk segera terbitnya atau terbentuknya tentang peraturan kepala daerah minimal peraturan bupati yang berhubungan dengan grand design tentang pengendalian penduduk dan keluarga berencana,” ujarnya.
DPPKB Kutim Turut Menghadiri Rakorda se-Kaltim di Berau, Perkuat Dokumen GDPK
Sebelumnya Mewakili Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Berau, Muhammad Said, menekankan pentingnya pemanfaatan Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan untuk daerahnya, terutama dengan pertumbuhan penduduk yang fluktuatif, saat ini berjumlah 280 ribu jiwa, yang sebagian besar berasal dari luar Kaltim.
Menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas 2045, pemerintah kabupaten berkomitmen untuk meningkatkan sektor SDM dan ekonomi melalui program-program prioritas yang telah dirancang sesuai dengan visi dan misi dengan fokus pada sektor yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi.
Dirinya meyakini Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) akan terus membangun komitmen dan bekerja maksimal, agar program pembangunan kependudukan berjalan dengan baik. (adv/kominfo/5)
