Kaltimcyber.com.Peran Penting dalam Verifikasi dan Validasi Data Atasi Masalah Kemiskinan Ekstrem – Anggota Komisi C DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmy menegaskan pentingnya validasi ulang data kemiskinan ekstrem di daerahnya. Jimmy menyoroti bahwa untuk mengatasi masalah kemiskinan ekstrem dengan efektif, pemerintah harus memastikan data yang digunakan adalah riil dan terbaru.
Anggota DPRD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) untuk berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa guna memastikan bahwa data tersebut selalu terupdate dan valid.
“Validasi dan verifikasi data itu penting, bisa jadi yang dikatakan miskin itu tidak miskin. Data yang akurat akan membantu dalam pengambilan kebijakan yang tepat,” ungkap Jimmy saat ditemui di ruang kerjanya. Ia menambahkan bahwa data yang sudah valid nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan.
Jimmy memberikan apresiasi atas upaya-upaya yang telah dilakukan Pemkab Kutim dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem. Menurutnya, langkah-langkah pemerintah sudah menunjukkan komitmen serius dalam mengatasi masalah ini. “Program-program seperti pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan bantuan sosial harus terus digencarkan,” ujar Jimmy.
Ia menekankan pentingnya pendekatan holistik dan terintegrasi dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. “Tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga memberdayakan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan peningkatan akses terhadap lapangan pekerjaan,” tambahnya.
Berdasarkan hasil rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan yang diadakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim, terungkap bahwa sekitar 0,3 persen dari total penduduk Kutim masih tergolong miskin ekstrem. Data ini menunjukkan bahwa sekitar 5.000 warga Kutim hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem.
Noviari Noor, Kepala Bappeda Kutim, mengungkapkan bahwa dua kecamatan yang memiliki angka kemiskinan ekstrem tertinggi adalah Kecamatan Muara Ancalong dan Muara Bengkal.
“Di Kecamatan Muara Ancalong terdapat 500 Kepala Keluarga (KK) yang tergolong miskin ekstrem, sementara di Kecamatan Muara Bengkal terdapat 400 KK,” ujarnya pada Selasa (6/8/2024).
Meski angka kemiskinan ekstrem masih tinggi, optimisme tetap menyelimuti Pemerintah Daerah. Pemkab Kutim menargetkan penurunan angka kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada akhir Desember 2024. Untuk mencapai target ini, diperlukan kerjasama lintas sektor antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perusahaan swasta, dan berbagai stakeholder lainnya.
“Kami bekerjasama dengan Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker), Badan Pusat Statistik (BPS), hingga pihak swasta di Kutim untuk menekan angka kemiskinan ekstrem,” tambah Noviari.
Langkah-langkah yang dilakukan menunjukkan komitmen Pemkab Kutai Timur untuk menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warganya. Dukungan dari berbagai pihak dan kerjasama yang solid akan menjadi kunci keberhasilan dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem di daerah ini.
Dengan optimisme dan kerja keras, masa depan yang lebih baik bagi warga Kutim bukanlah hal yang mustahil.
“Kami berharap, dengan berbagai upaya ini, tidak ada lagi warga Kutai Timur yang hidup dalam kemiskinan ekstrem pada akhir tahun 2024,” pungkas Noviari dengan penuh harapan. (adv/dprd/Wa).
